Viral Broadcast 'Biaya Tilang Kapolri Baru' denda tilang diturunkan, mulai hanya 10 ribu, paling mahal 70 ribu Berikut Faktanya.


    Beredar informasi di media sosial soal adanya biaya tilang baru di Indonesia. Di sana disebutkan nominal biaya sejumlah pelanggaran lalu lintas.

    Kasubdit Laka Dit Gakkum Korlantas Polri, Kombes Agus Suryo Nugroho angkat bicara terkait kabar yang beredar. Agus memastikan informasi adanya biaya tilang baru itu hoax.

    "Hoax," kata Agus melalui pesan singkat kepada detikcom, Minggu (31/1/2021).

    Agus enggan berkomentar lebih lanjut. Dia hanya menyatakan kabar yang beredar tidak benar.

    Melalui akun instagram resmi divisihumaspolri, juga menjelaskan informasi yang beredar tidak benar. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut tidak pernah mengeluarkan perintah terkait biaya tilang.

    "Telah beredar informasi di media sosial dan aplikasi perpesanan WhatsApp yang mengatakan bahwa Kapolri memerintahkan seluruh personelnya untuk memancing dan membuktikan ada warga yang menyuap Polisi di jalan raya akan mendapatkan bonus dari Kapolri sebesar Rp 10 juta/1 orang warga, serta yang menyuap akan dikenakan hukuman 10 tahun," tulis akun divisihumaspolri.

    "Divisi Humas Polri memastikan bahwa informasi yang beredar itu adalah TIDAK BENAR atau HOAX!
    Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak pernah memberikan instruksi atau perintah seperti informasi tersebut," sambungnya.

    Berikut hoax biaya tilang yang beredar:


    Kapolri baru, buat kejutan, denda tilang diturunkan, mulai hanya 10 ribu, paling mahal 70 ribu dan wanti wanti jangan sekali kali minta damai, itu jebakan, meski dia minta damai

    Selengkapnya :


    BIAYA tilang terbaru di indonesia:

    KAPOLRI  BARU MANTAB

    Sebagai berikut :

    1. Tidak ada STNK 

    Rp. 50, 000

    2. Tdk bawa SIM 

    Rp. 25,000

    3. Tdk pakai Helm 

    Rp. 25,000

    4. Penumpang tdk Helm 

    Rp. 10,000

    5. Tdk pake sabuk 

    Rp. 20,000

    6. Melanggar lampu lalin

    - Mobil Rp. 20,000

    - Motor Rp. 10.000

    7. Tdk pasang isyarat mogok 

    Rp. 50,000

    8. Pintu terbuka saat jalan 

    Rp. 20,000

    9. Perlengkapan mobil 

    Rp. 20,000

    10. Melanggar TNBK 

    Rp. 50,000

    11. Menggunakan HP/SMS 

    Rp. 70,000

    12. Tdk miliki spion, klakson

    - Motor Rp. 50,000

    - Mobil Rp. 50,000

    13. Melanggar rambu lalin 

    Rp. 50,000.

    Dicopy dari Mabes Polri

    Informasi yg hrs dipublikasikan & mungkin bermanfaat !!! 

    ๐Ÿšซ ๐Ÿšท ๐Ÿšธ

    ⛔⚠๐Ÿšฅ๐Ÿšฆ

    ๐Ÿš“๐Ÿšง๐ŸŽซ๐Ÿ’ฐ 

     JANGAN MINTA DAMAI

    Segala pelanggaran di jalan Raya baik berkendara motor / mobil, "JANGAN MINTA DAMAI DAN MEMBERI UANG, KARENA ITU BERARTI MENYUAP"

    Jadi, walaupun Polisi menawarkan damai, TOLAK SAJA karena itu HANYA PANCINGAN / JEBAKAN.

    Dan "Lebih baik minta di tilang, lalu nanti di urus di pengadilan"

    Ini adalah Instruksi KAPOLRI kepada seluruh jajaran Polisi bahwa 

    "Bagi POLISI yang bisa membuktikan ada warga yg menyuap Polisi, Polisi tersebut mendapatkan BONUS sebesar Rp. 10jt /1 warga dan Penyuap kena hukuman 10 tahun"

    (Nah, lebih besar kan daripada uang damai yg hanya 50 ribu s/d 100 rb, jelas aja akan ada oknum Polisi yang lebih pilih menjebak karena uangnya lebih besar).

    INFORMASI INI PENTING HARAP jangan MAIN-MAIN, karena info tsb diatas banyak yg tidak tahu.

    Waspadai bila sekarang ada oknum Polisi sedang mencari-cari KELEMAHAN / KELENGAHAN agar kita terpancing untuk menyuap mereka dan mereka mendapat Bonus besar.

    Beberapa teman mengatakan bahwa di JKT / SBY sudah banyak yg kena jebakan ini, karena banyak orang yang tidak tahu instruksi baru dari Kapolri ini.

    Sebarkan berita ini ke siapa saja yg anda kenal dan kasihi, agar tidak terkena jebakan seperti ini.


    "Semoga manfaat"

    ๐Ÿš“


    Informasi yang sama juga dilayangkan akun Facebook Nando Bere Seran, Ninik Hariadi, Madju La Mangoah, dan Jlitmn. Arsip link dapat dilihat di sini, sini, sini, dan sini. 

    Penelusuran Kompas.com Akun Instagram Divisi Humas Polri menyatakan informasi biaya tilang terbaru tersebut tidak benar. Divisi Humas Polri menegaskan bahwa Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak pernah memberikan instruksi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti itu. "Divisi Humas Polri memastikan bahwa informasi yang beredar itu adalah TIDAK BENAR atau HOAX!," tulis Divisi Humas Polri, Sabtu (30/1/2021). 

    Berikut bantahan selengkapnya yang dituliskan akun Instagram @divisihumaspolri: "Telah beredar informasi di media sosial dan aplikasi perpesanan WhatsApp yang mengatakan bahwa Kapolri memerintahkan seluruh personelnya untuk memancing dan membuktikan ada warga yang menyuap Polisi di jalan raya akan mendapatkan bonus dari Kapolri sebesar Rp 10 juta/1 orang warga, serta yang menyuap akan dikenakan hukuman 10 tahun. 

    Divisi Humas Polri memastikan bahwa informasi yang beredar itu adalah TIDAK BENAR atau HOAX! Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak pernah memberikan instruksi atau perintah seperti informasi tersebut. Be Smart Netizen Saring Sebelum Sharing".

    Dalam laman resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, termuat rincian sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya dengan kisaran Rp 250.000 hingga Rp 1 juta. Rincian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009.

     Dalam daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas terdapat 14 poin. Tiga poin di antaranya, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281). 

    Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM, namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (pasal 288 ayat 2). 

    Kemudian, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 280). Kesimpulan Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, informasi soal biaya tilang terbaru yang beredar di media sosial tidak benar alias hoaks.